KAMUS PINTAR ISTILAH PKN
Disempurnakan Dengan AI ^{Beta v2608.1}

Perubahan terhadap UUD dengan tujuan untuk memperkuat fungsi dan posisi dari UUD dengan cara mengakomodasi aspirasi politik yang berkembang untuk mencapai tujuan Negara seperti halnya dirumuskan oleh konstitusi itu sendiri. Perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Kata ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada perundang-undangan sebuah negara (amendemen konstitusional) Amandemen I: dalam sidang umum MPR oktober 1999, meliputi: - perubahan tentang lembaga pemegang kekuasaan membuat undang-undang - perubahan tentang masa jabatan presiden - perubahan tentang hak prerogative presiden - perubahan tentang fungsi menteri - perubahan redaksional Amandemen II: dalam sidang tahunan MPR tahun 2000, meliputi: - Wilayah Negara - HAM - DPR - Pemerintahan Daerah - Pertahan dan keamanan - Lambang Negara - Lagu kebangsaan Amandemen III: dalam sidang tahunan MPR oktober 2001, meliputi: - Kedaulatan rakyat - tugas MPR - syarat syarat presiden dan wakil presiden - Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung - pemberentian Presiden - Presiden berhalangan tetap - kekosongan wakil presiden - perjanjian internasional - kementrian Negara - DPD - Pemilihan umun - APBN,pajak dan keuangan Negara - Badan pemeriksa keuangan - Kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung - Komisi yudisial - Mahkamah Konstitusi Amandemen IV: dalam siding tahunan MPR Agustus 2002 - komposisi keanggotaan MPR - pemilu presiden dan wakil presiden - presiden dan wakil presiden tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatan secara bersamaan - dewan pertimbangan yang bertugas member nasihat presiden - mata uang - Bank sentral - badan badan lain dalam kekuasan kehakiman - Pendidikan - Kebudayaan